Jakarta, Tell a Friend Generator Indonesia
—
Otorita Ibukota Nusantara (
OIKN
) mendapatkan anggaran sebesar Rp6,7203 triliun dalam
RAPBN 2027
.
Angka itu termaktub dalam Buku II Nota Keuangan Bagian Lampiran Data Pokok RAPBN 2027, yang dikutip Kamis (20/8).
Apabila dibandingkan dengan APBN 2026, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada APBN 2026 anggaran untuk OIKN di angka Rp6,262 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam tabel Belanja K/L per program, anggaran itu terbagi untuk program dukungan manajemen dan program pengembangan kawasan strategis.
Program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp592 miliar, sedangkan pengembangan kawasan strategis menelan anggaran Rp6,128 triliun.
Masih mengutip dokumen yang sama, pemerintah menyatakan pembangunan wilayah Kalimantan pada 2027 diarahkan memperkuat peran Kalimantan sebagai simpul strategis dalam mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia dan menjadi fondasi mewujudkan “Superhub Ekonomi Nusantara”.
Dalam mendukung arah pembangunan tersebut, strategi pembangunan wilayah Kalimantan difokuskan pada pengembangan wilayah perkotaan secara terpadu, termasuk pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN dan integrasi daerah sekitarnya.
“Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan pesisir, serta peningkatan jaringan konektivitas dan simpul transportasi untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik antardaerah,” tulis dokumen tersebut Hal. 3-103.
IKN merupakan proyek yang mulai dikerjakan di akhir kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menyebut akan melanjutkan proyek tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo telah memberikan instruksi untuk mempercepat pembangunan IKN.
Ia menyampaikan itu usai kunjungan perdana Prabowo sebagai Presiden RI ke IKN pada Senin-Selasa, 12-13 Januari lalu.
“Bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028,” ujar Pras di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).
(mnf/isn)
Baca lagi: Negara Arab Ramai-ramai Kecam Serangan Israel ke Suriah
Baca lagi: Nambah Lagi Jaringan Bioskop AS Dukung Paramount Beli Warner Bros
Baca lagi: KPop Demon Hunters Awet 61 Pekan di Top 10 Netflix Global
One Response
Pembahasan dalam artikel ini sangat jelas dan menambah pengetahuan saya. Ada banyak informasi baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Terima kasih telah membagikan artikel yang informatif dan mudah dipahami. Jangan lupa mengunjungi RAJAEROPA LOGIN.