Wamensos: Tahapan Percepatan Sekolah Rakyat Tetap Sesuai Aturan

Jakarta, Tell a Friend Generator Indonesia

—

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Kolaborasi itu diyakini akan mempercepat tahapan peneyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (9/7).

Wamensos mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat pembukaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, seluruh tahapan pembangunan dan pengelolaan program tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan,” kata Agus Jabo.

Dia kemudian menekankan pentingnya penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, terutama untuk Kabupaten Aceh Singkil, yang segera direspons positif oleh Bupati Singkil Safriadi Oyon.

“Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam Rasyid dalam pertemuan melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya yang telah memasuki tahap akhir.

“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang bekerja secara bergantian untuk mengejar target penyelesaian di tanggal 14 Juli mendatang.

Adapun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora menyampaikan, sejumlah tantangan pelayanan sosial di daerahnya. Salah satunya, penanganan ODGJ dan ABH yang masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.

Di bidang pendataan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terus memperkuat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui peningkatan kapasitas operator di setiap desa serta verifikasi lapangan.

“Indragiri Hulu menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026,” ujar Rika.

Rika juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemensos dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), khususnya bagi Suku Talang Mamak. Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan lebih dari 100 KPM PKH untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) melalui pengembangan usaha yang disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP).

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wamensos Agus Jabo mengatakan bahwa pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Pokoknya saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi,” pungkas Wamensos.

(rea/rir)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Tell a Friend Generator]

Baca lagi: AS Gempur Jembatan Kereta di Iran, Bisa Bikin China-Rusia Ketar-ketir

Baca lagi: Jubir BGN Bantah Ada Penembakan di Kantor Badan Gizi Nasional

Baca lagi: Wartawan Ribut Saat Jumpa Pers, Bintang Maroko Sampai Lupa Pertanyaan